DPMPTSP Kota Bogor Menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizina Online Tahun 2018

Diposting pada : 6 September 2018Oleh: Admin


Bahwa dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) sebagai dasar regulasi pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dalam rangka menata ulang sistem perizinan. DPMPTSP Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submision (OSS) dengan mengundang sekitar 50 orang peserta, yang terdiri dari perwakilan Dinas dan Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bogor serta Camat se-Kota Bogor yang diselenggarakan pada hari Kamis Tanggal 06 September 2018 bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Kota Bogor Jl. Kapten Muslihat No.21 Bogor .

Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) dibuka oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor dengan Narasumber antara lain :

1. Bapak Benediktus Dwi Hari, Staff Khusus Menteri Koordinator Perekonomian.

2. Bapak Aditya Darmawan, Kasi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan Kementerian Perdagangan RI

Kepala DPMPTSP Kota Bogor H. Denny Mulyadi, SE dalam sambutannya menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diberlakukan mulai akhir Juni 2018 harus segera di implementasikan oleh seluruh Daerah di Indonesia oleh karena itu dalam menyikapi PP tersebut DPMPTSP Kota Bogor selain selalu ikut serta dalam setiap pembahasan terkait dengan pelaksanaan OSS juga telah melakukan beberapa langkah persiapan diantaranya penyiapan regulasi yang mendukung teknis pelaksanaan OSS tersebut.

Dalam paparannya Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian menyampaikan beberapa hal antara lain bahwa Perizinan berusaha secara elektronik atau OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha mellui sistem elektronik yang terintegrasi (Pasal 1 PP Nomor 24 Tahun 2018) dengan prinsip dasar sebagai berikut :

1. Perizinan terstandarisasi (nasional dan/atau internasional)

2. Terintegrasi dengan seluruh K/L/P

3. Menggunakan IT dan dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh seluruh masyarakat/pelaku usaha

4. Kepercayaan kepada pelaku usaha untuk memenuhi standar (melalui komitmen)

5. Pengawasan dibantu/dilakukan oleh profesi bersertifikat

6. Memastikan terpenuhinya aspek keselamatan, kesehatan, keamanan dan lingkungan (K3L)

Dalam paparannya Kasi Kelembagaan dan pendaftaran Kemendag RI menyampaikan untuk mendukung PP nomor 24 Tahun 2018 Kementerian Perdagangan RI telah mengeluarkan Permendag RI Nomor 77 Tahun 2018 tetang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan atara lain :

1. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

2. Bidang Pengembangan Ekspor Nasional

3. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

4. Bidang Perdagangan Berjangka Komiditi

5. Bidang Perdagangan Luar Negeri

Kasi Sosialisasi dan PromosiPenanaman Modal DPMPTSP Kota Bogor